Tol Jokowi

Pemerintahan Jokowi cukup baik. Buktinya, minggu lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan kepada Rosi di Kompas Tv. “ Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust And Confidence in National Goverment.”

Memang tidak semua negara, yang ikut tersurvei. Hanya negara yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasil survei itu dilakukan oleh lembaga survei internasional di Amerika Serikat, yakni Gallup World Poll (GWP). Fantastis, hasilnya Indonesia ranking tertinggi, untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai bangsa, hal ini tentu menjadi kebanggan tersendiri. Ya, bagi kita bangsa Indonesia. Bahkan Indonesia lebih unggul dibanding dengan negara maju lainnya. yang tergabung dalam OECD. Amerika Serikat, 30 persen. Inggris, 31 persen. Jerman, 55 persen. Prancis, 28 persen. Indonesia sendiri mencapai 80 persen. Kemudian secara urut diikuti lima negera lainnya. seperti Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.

“Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negera mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral tinggi. cenderung masyarakat percaya,” ujar Sri Mulyani.

Tidak heran, bila pemerintahan Jokowi mampu bermanuver cepat. Dan disegani rakyat. Pembangunan infraskruktur yang begitu masif. Dan reformasi pelayanan birokrasi. Tentu, membuat rakyat semakin simpatik dan segan. Jokowi bekerja layaknya pengusaha dan presiden sekaligus, pencapaian pasti, terget jelas, efektifitas dan hasil nyata. Menjadi pijakan kuat. Untuk membangun kesejahteraan, pemerataan dan kedaulatan rakyat.

Pembangunan infrasktruktur kebijakan pemerintah Jokowi, satu ini. Membuat saya melirik soal pembangunan jalan tol. Sebab, saya merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Bukan karena saya menikmati jalan tol. Justru sebaliknya, merasa agak dirugikan. Tepatnya di Kecamatan Rejoso dan Bagor, Kabupaten Nganjuk.  beratus hektar, bahkan ribuan. Area persawahan dilibas habis, disiapkan untuk jalan tol. Fungsinya jelas, agar perjalanan masyarakat elite jadi nyaman dan terhindar macet. Lalu pikiran naif saya pun muncul, meskipun ada biaya ganti-rugi dari pemerintah. Apakah iya, mereka (petani) bisa mendapatkan area persawahan cukup ideal ?baik dari kontur tanah maupun jarak tempuh dari rumah ke sawah. Entahlah.

Seperti yang terjadi beberapa bulan ini, truk muatan silih berganti, melewati kecamatan kami. Menuju ke lokasi pembangunan tol. Membuat jalan menjadi rusak parah. Yang dulunya hanya bergelombang. kini aspal menjadi hancur dan pecah, lalu berwujud hampir sama dengan tanah. Bahkan, tak jarang masyarakat sekitar area pembangunan tol. Atau yang melewati area tol. Mengeluarkan umpatan kasar khas Jawa Timur. Jancok, Gathel. Tiap kali truk bermuatan tanah urug itu lewat. Umpatan itu juga bersarang pada benak saya. Dan ini yang membuat saya merasa agak dirugikan.

Wajar sekali kami mengumpat. Jalan yang biasanya bagus. Meski bergelombang itu. Memang jadi aktifitas utama masyarakat, untuk pergi ke sawah. Atau pun akses menuju kota. Bila kini jalan menjadi rusak dan hancur. Sudah pasti rasa jengkel itu meluap. Walaupun kami tahu, tentu pemerintah bertanggung jawab dalam perbaikan jalan. Tapi kami juga sadar, tidak mungkin ada perbaikan jalan sebelum pembangunan tol selesai.

Dalam konteks pembangunan jalan tol seperti ini. Selalu saja,ada yang dikorbankan. Memang, masyarakat kelas bawah harus tabah menerima kebijakan pemerintah. Toh, jika jalan tol sudah rampung, meminjam kata Jokowi.  Masyarakat kelas bawah, pasti amat jarang menikmati jalan tol. Bahkan nihil. Mereka hanya ingin bekerja untuk keluarga. Dengan akses jalan yang layak. Tak apa meski bergelombang. Bukankah itu juga kesetaraan ? sama-sama ingin nyaman dan mudah. Antara masyarakat elite (terhindar macet) juga masyarakat bawah (akses ke sawah dan kota).

Nampaknya, kita perlu juga mengerti. Bila pemerintah gencar memperbaiki infrasktruktur. Bahkan membangun infrastruktur jauh lebih baik. Itu semua bagian dari komitmen pemerintah untuk melayani rakyatnya. Entah kelas elite atau kelas bawah. Semua wajib dilayani sesuai perundangan. Toh, kita juga tahu. Berkat manuver Jokowi. Indonesia ranking pertama untuk tingkat pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada tahun 2016.

Tetapi, bicara tol dan jalan rusak. sepertinya, Jokowi perlu bermanuver layaknya pengusaha lagi. Deadline ketat, efektifitas waktu dan hasil maksimal. Karena pembangunan jalan tol yang segera rampung berbanding lurus dengan perbaikan jalan sekitar area tol. Bukan apa, supaya Jokowi tak perlu dengar umpatan khas daerah kami muncul di media. (rif)